Rabu, 06 November 2013

Contoh Kasus Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pajak dan Dugaan Penyelewengan Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan kasus dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie tak terkait dengan kasus royalti batu bara yang juga melibatkan enam perusahaan tambang, termasuk dua perusahaan milik grup yang sama, beberapa waktu lalu.

"Ini persoalan pajak saja," kata Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo, usai rapat pimpinan Departemen Keuangan, Jakarta, Rabu (16/12). Dia mengatakan, kasus yang melibatkan PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia ini sama seperti kasus dugaan pidana pajak lainnya.

Kasusnya berawal dari informasi yang masuk dari intelijen Direktorat Jenderal Pajak. "Kalau gak ada pidana, selesai. Kalau ada pidana ya teruskan," ujar dia. Hingga kini, dari tiga perusahaan tadi memang ada dua yang masuk dalam tahap penyidikan. Selain itu, penyidik pajak juga melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap satu perusahaan.

Disinggung soal permintaan klarifikasi kelompok usaha Bakrie atas kasus ini, Tjiptardjo mengungkapkan komunikasi antara aparat pajak dan perusahaan-perusahaan terkait sudah dilakukan sejak awal pemeriksaan. Bahkan, beberapa juga telah diperiksa di kantornya.

Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang batubara di bawah payung bisnis Grup Bakrie senilai kurang lebih Rp 2,1 triliun pada tahun pajak 2007. Tiga perusahaan tambang itu antara lain PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Aruitmin Indonesia.

Ketiganya diduga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar. “Tekniknya bermacam-macam, intinya tidak melaporkan penjualan yang sebenarnya, Itu kan modusnya,” kata Tjiptardjo, Jumat (11/12).

Direktorat telah menetapkan status penyidikan pada kasus pajak KPC sejak Maret 2009. Pada kasus Bumi, Direktorat baru menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan segera akan melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Agung. Adapun terhadap kasus Arutmin, Direktorat baru melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Belakangan kasus ini jadi dikaitkan dengan kasus tunggakan royalti batu bara yang mencuat tahun lalu. Dari enam perusahaan yang tersangkut kasus ini, dua perusahaan adalah yang kini tersandung kasus dugaan pidana pajak, yakni PT Kaltim Prima dan PT Arutmin. KPC diduga menahan pembayaran dana bagi hasil produksi batu bara sebesar US$ 115,6 juta. Sedangkan Arutmin sebesar US$ 68,6 juta.

Di Solo sebanyak 18 kasus permasalahan pajak saat ini ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak Jawa Tengah II. Dari jumlah tersebut, pelanggaran pajak justru dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil dan perdagangan.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyelidikan dan Penagihan Pajak (Kabid P4) Agus Sriyono, mengatakan pelanggaran yang dilakukan badan usaha itu tersebar di wilayah Solo. Bentuk pelanggaran yakni dalam bentuk pemalsuan faktur pajak yang biasanya mencatut makelar pajak. “Dengan faktur pajak yang palsu maka Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dari badan usaha pasti tidak tepat. Dengan SPT yang salah itulah yang dapat merugikan negara,” papar Agus saat ditemui wartawan, di kantornya, Kamis (26/1/2012).

Kendati demikian, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak atau masyarakat untuk mengakui atas kesalahan SPT tersebut. “Dalam lembaga ini, kami memang ada penyidik yang menangani kasus pelanggaran pajak,” kata Agus.

Lebih lanjut, Agus memaparkan bahwa untuk menentukan bahwa kasus pelanggaran pajak dapat merugikan negara, pihak Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah II akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. “Di samping itu, kami akan memanggil saksi ahli yang mengetahui betul tentang perpajakan. Sebab, pembuktian atas kerugiaan negara harus cermat dan hati-hati. Bisa jadi dari perusahaan yang bersangkutan akan melakukan komplain balik ke Kanwil Dirjen Pajak jika keliru dalam pembuktian tersebut” kata Agus.

Agus memberikan contoh kasus permasalahan pajak yang kali pertama dimeja hijaukan. Kasus itu menjerat terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT Intertex, Saptoasih Sumiyati Darmayatun. Terdakwa telah divonis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Rabu (25/1/2012). Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melanggar Pasal 39 ayat (1) dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp650 juta subsider tiga bulan hukuman penjara.
  
Di Semarang, Delapan perusahaan yang berlokasi di Kota Semarang teridentifikasi melakukan pelanggaran pajak. Meskipun jumlah nominalnya belum bisa disebutkan, kedelapan perusahaan itu dinilai telah melakukan penggelapan pajak dengan tidak membayar pajak sesuai dengan nilai nominal yang ditentukan.
''Berkas perkara ke delapan perusahaan pelanggar pajak itu merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Semarang dan Kanwil Pajak Jateng akan melakukan pemeriksaan berdasarkan UU Perpajakan,'' tutur Kakanwil Pajak Jawa Bagian Tengah I dan II Achmad Perris kepada Suara Merdeka, kemarin.

Achmad mengungkapkan, karena kasusnya masih dalam taraf pemeriksaan, pihaknya belum bisa menyebutkan nama perusahaan dan jumlah nominal penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain perusahaan, juga ada beberapa wajib pajak (WP) perorangan/pribadi yang juga melakukan hal yang sama. Yang bersangkutan juga sedang diperiksa berdasarkan data-data yang ada di Kantor Pajak.

Menurut Achmad, selama proses pemeriksaan pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Semarang. Agar pemeriksaan delapan perusahaan yang melanggar itu dapat dilakukan dengan benar, Kanwil Pajak juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak.

''Setelah turun jawaban dari Ditjen Pajak, kami akan memberikan Surat Pemberitahuan Dilaksanakannya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Semarang,'' jelasnya.

Tergolong Besar

Achmad mengungkapkan, sebenarnya pelanggaran pajak paling banyak dilakukan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan perorangan. Jumlah nilai nominal yang digelapkan oleh perusahaan itu pun tergolong besar. Adapun sanksi hukum bagi tiap pelanggar pajak itu bervariasi, tergantung besarnya nilai pajak yang dilanggar. Semuanya telah ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan yang diterapkan di Indonesia.

Dijelaskannya, kantor pajak juga berupaya agar penunggakan dan pelanggaran pajak bisa diselesaikan secara persuasif melalui penyadaran kepada perorangan ataupun perusahaan. Namun, jika langkah itu tidak mendapatkan perhatian dan segera diselesaikan oleh pelanggar, jalur hukum tetap ditempuh.

Banyaknya celah hukum yang lemah pada UU Perpajakan saat ini mengakibatkan peningkatan kasus pelanggaran pajak. Hal itu juga dibuktikan oleh penemuan pelanggaran pajak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.

''Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan undang-undang dan administrasi perpajakan yang akan diberlakukan mulai Januari 2005,'' jelas Achmad.

Ketua Sub Tim Perubahan UU KUP Ditjen Pajak Mayon Winangun mengungkapkan dalam sosialisasi perubahan undang-undang dan administrasi perpajakan yang berlangsung di Kanwil Pajak Jateng kemarin, pelanggaran pajak terjadi di semua kanwil di Indonesia, dengan jumlah yang bervariasi. Tanpa menyebutkan angka persisnya, menurutnya, pelanggaran pajak tahun ini lebih besar dari tahun lalu.

Dan kasus Pelanggaran Pajak yang paling Terdengar adalah kasus pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan.

Tim gabungan dari berbagai instansi hingga saat ini belum menemukan adanya unsur pidana dalam penyelidikan dokumen pajak 19 perusahaan terkait perkara dugaan mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Halomoan Tambunan.

"Sampai saat ini masih sebatas pelanggaran Undang-Undang Perpajakan, jadi domain (penyidikan) Direktorat Jenderal Pajak," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Ito Sumardi di Mabes Polri, Senin (23/5/2011).
Ito mengatakan, jika nantinya ditemukan unsur pidana dalam penyelidikan tim, pihaknya siap menindaklanjuti. "Sekarang masih dalam proses. Sampai sejauh ini belum ada," kata dia.

Ketika ditanya dugaan penyuapan para pengusaha kepada Gayus saat bekerja di Ditjen Pajak, menurut Ito, penyidik belum dapat menemukan alat bukti untuk menindaklanjuti dugaan itu. "Kita kalau menentukan tersangka harus ada alat bukti. Saat ini belum ditemukan siapa yang memberikan (suap)," ucap Ito.

Seperti diberitakan, hasil penyelidikan tim dari Bareskrim Polri, KPK, Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, BPKP, dan akademisi, penanganan masalah pajak 19 wajib pajak dicurigai merugikan keuangan negara. 19 WP itu bagian dari 151 WP yang dokumen pajaknya diminta oleh Polri dari Ditjen Pajak.

Kepolisian telah meminta laporan hasil analisis (LHA) milik 29 pegawai pajak ke PPATK sebagai bahan penyelidikan. Sebanyak 29 pegawai pajak itu yang menangani masalah pajak 19 perusahaan bermasalah.


Dugaan adanya mafia pajak di Ditjen Pajak terungkap setelah kepemilikan harta Gayus senilai Rp 100 miliar terungkap. Hingga saat ini, Polri baru menjerat Roberto Santonius, konsultan pajak, terkait penyuapan senilai Rp 925 juta ke Gayus. Belum jelas dari mana harta senilai Rp 99 miliar lainnya.
Sebelumnya, tiga pegawai pajak juga dijerat terkait mafia pajak, yakni Bambang Heru Ismiarso, Maruli Pandapotan Manurung, dan Humala Napitupulu.


Sumber : 



Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)