Pendahuluan
1.1 Latar
Belakang Masalah.
Di tahun 2012
ini yang bisa di bilang masa modern banyak permasalahan yang timbul antara
pemerintah dengan masyarakat, seperti yang sedang marak pada saat ini adalah
masalah kenaikan harga bbm dan pembatasan bbm . Oleh karena itu
penulisan ini saya tulis dari beberapa kasus dan permasalahan yang saat ini
sedang heboh – heboh nya. Dan berikut beserta beberapa ide atau saran untuk
mengatasi Permasalahan di atas tersebut.
Permasalahan :
1.
KENAIKAN
HARGA BBM
Bahan bakar
minyak (BBM) akan dinaikkan mulai 1 April, 2012. Keputusan pemerintah untuk
menaikkan harga BBM bersubsidi dari yang semula harganya 4500 Rupiah per liter
menjadi 6000 Rupiah per liternya lantas menuai banyak protes dari banyak pihak.
Kondisi masyarakat yang selama ini jauh dari nilai sejahtera bukannya sedikit
tertolong dengan kinerja pemerintah malah semakin merasa terjepit dengan
keputusan dinaikkannya harga BBM. Warga
dengan kadar ekonomi yang serba pas-pasan selama ini sudah sangat terbebani
dengan harga bahan bakar minyak yang mencapai 4500 Rupiah per liternya, sangat
disayangkan bukannya ada penurunan harga yang terjadi justru kenaikan yang jauh
dari kemampuan masyarakat. Kabar akan dinaikkannya harga BBM membuat masyarakat
bawah merasa sangat cemas. Bagaimana tidak, untuk mencukupi kebutuhan pangan
mereka sehari-hari saja mereka sudah kedodoran apalagi ditambah dengan naiknya
harga bahan bakar minyak.
Pemerintah
memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi dengan alasan naiknya
harga minyak dunia. Naiknya harga minyak dunia dijadikan sebagai alasan mengapa
harga BBM bersubsidi dalam Negeri ikut dinaikkan. Jika dilihat dari satu sisi,
mungkin keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM memang tepat. Tapi, seharusnya
pemerintah juga memperhatikan kondisi masyarakat kecil. Mungkin pemerintah
belum juga menyadari bahwa Indonesia ini adalah diantara Negara termiskin
dengan puluhan juta rakyatnya yang tidak memiliki pekerjaan. Mestinya
pemerintah lebih bersikap realistis dan prihatin terhadap kondisi warganya.
Pemerintah harusnya bisa mengambil sikap yang lebih tepat dan mempertimbangkan
banyak hal.
Demonstrasi
menolak kenaikan harga BBM terjadi dimana-mana. Mahasiswa yang merasa
terpanggil untuk menyuarakan aspirasi dan hak-hak rakyat kecil terus berupaya
melakukan aksi protes dinaikkannya harga BBM. Ternyata mahasiswa jauh lebih
mengerti kondisi masyarakat daripada dewan perwakilan rakyat (DPR) yang
seharusnya menjadi pengurus dan pensejahtera rakyat.
2.
PEMBATASAN
BBM BERSUBSIDI
Pemerintah
kembali menegaskan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan
tetap berlaku mulai 1 April 2012. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero
Wacik mengatakan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan secara bertahap.
Salah satu
pilihan yang akan dilakukan adalah mengkonversi BBM ke bahan bakar gas. “April,
kami mulai konversi secara bertahap, tidak serta merta seluruhnya.” kata Jero
Wacik, Senin (20/2/2012).
Pilihan
berikutnya adalah berpindah ke bahan bakar minyak non subsidi, Namun, Jero
Wacik mengatakan, pilihan ini tersebut dinilai terlalu berat bagi masyarakat.
“Muncul belakangan adalah soal pengurangan subsidi per liter, bukan menaikkan
harga karena itu dilarang undang-undang,” lanjutnya.
Soal kebijakan
pengurangan subsidi ini, pemerintah akan mengajukan dalam APBN Perubahan. “Itu
yang sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, sedang proses dan kalau sudah
selesai akan dibahas bersama Komisi VII DPR,” katanya..
Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementrian ESDM Evita Herawati Legowo
menambahkan, program pembatasan BBM subsidi akan dimulai diterapkan mulai dari
instansi pemerintah terlebih dahulu. Ia mengatakan, soal aturan kendaraan
instansi pemerintah menggunakan bahan bakar yang tidak disubsidi sebenarnya
sudah dihimbau dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang penghematan
energi. “Di aturan tersebut masih dihimbau, tapi sekarang diwajibkan untuk
instansi pemerintah.”
Mobil-mobil
pemerintah yang diwajibkan menggunakan terutama adalah mobil instansi yang
digunakan oleh pejabat negara, belum termasuk untuk kendaraan para anggota
dewan atau para pegawai instansi pemerintah. Mobil instansi nantinya diarahkan
untuk beralih ke bahan bakar gas atau menggunakan bahan bakar minyak non
subsidi seperti Pertamax.
Sementara itu
untuk pembatasan bagi masyarakat, masih belum diputuskan kepastiannya. Saat ini
pemerintah masih menanti hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia
dan Institut Teknologi Bandung.
Hasil kajian
berkutat seputar program diversifikasi bahan bakar ke gas, mekanisme pembatasan
konsumsi BBM subsidi, atau pengurangan subsidi per liter. “Ini masih kami kaji,
kalau dikurangi seberapa dan dampak-dampaknya,” jelasnya.
BAB II
Solusi Menghadapi Permasalahan
Menurut saya
sebagai Mahasiswa dan bagian dari masyarakat rakyat INDONESIA. Keputusan
pemerintah untuk menaikan dan membatasi bahan bakar minyak (bbm) ada baik dan
buruk nya. Di satu sisi pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut karena
ingin mengurangin beban pengeluaran negara atas pembelian minyak mentah yang di
katan harga minyak mentah sekarang ini sudah naik.
Namun , buruk
nya dari dua kebijakan tersebut yang membatasi dan menaikan harga bbm itu
sangat lah di tentang banyak masyarakat hampir semua golongan menentang kebijakan
pemerintah untuk menaikan harga bbm dan membatasi bbm bersubsidi.
Solusi atau
jalan keluar menurut saya, lebih baik pemerintah membatalkan kebijakan untuk
menaikan harga bbm. Tetapi tetap menjalankan kebijakan pembatasan penggunaan
bbm. Seperti pemerintah memberlakuan mobil – mobil pribadi hanya boleh membeli
maximal 20 liter bbm bersubsidi dalam sehari. Atau mewajibkan mobil – mobil
pribadi menggunakan bbm non subsidi ( pertamax dan pertamax + ) agar bbm
bersubsidi dapat di gunakan oleh orang yang tepat ( kalangan menengah kebawah )
.
Kendaraan umum
dan kendaraan roda dua ( sepeda motor ) lah yang yang mungkin pantas
menggunakan bbm bersubsidi. Karena penggunaan kendaraan umum dan sepeda motor
itu rata – rata penggunanya adalah semua golongan. Baik mengengah ke atas
maupun menengah ke bawah.
BAB III
Dampak Dari Permasalahan
Dampak apabila
pemerintah pada tanggal 1 April nanti memberlakukan kebijakan tersebut bisa di
lihat dari :
1. Tingkat
kemiskinan Negara Indonesia akan meningkat, karena apabila pemerintah memang
benar – benar memberlakukan kebijakan tersebut dapat di pastikan akan lebih
banyak angkatan kerja yang kehilangan pekerjaan ( PHK ) dan makin banyak pengangguran
di Indonesia.
2. Harga
bahan pokok seperti beras, gula, cabe, garam, dan lain – lain akan derastis
naik.
3. Tingkat
Kriminalitas bertambah, di karenakan masyarakat kecil yang terdesak dan bingung
bagaimana cara mereka memperoleh makanan sedangkan harga makanan naik, lalu
mereka akan melakukan tindakan kriminal.
4. Akan
terjadi banyak kerusuhan, dapat di pastikan kembali semua golongan akan menolak
kebijakan pemerintah ini. Maka golongan – golongan tersebut seperti mahasiswa
ormas – ormas masa, serikat – serikat rakyat akan mengadakan demo agar aspirasi
mereka untuk masalah bbm ini dapat di perbaiki.
BAB IV
Penutupan
Kesimpulan :
Terimakasih
dan mohon maaf sebelumnya apabila ada salah dalam penulisan makalah tersebut.
Dan dapat di simpulkan Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bbm dan
membatasi penggunaan bbm bersubsidi itu sangat nya menuai pro dan kontra. Dari
segi aspek negara pemerintah sangat mengharuskan melakukan kebijakan tersebut
agar angaran belanja minyak mentah dapat di tangani. Namun satu sisi banyak
masyarakat yang menentang kebijakan tersebut. Masyarakat merasa tercekik atas
kebijakan pemerintah tersebut. Dan banyak para ormas dan mahasiswa yang tergerak
hati kecil nya untuk membela hak rakyat kecil sehingga banyak terjadi demo di
mana mana untuk meminta keadilan agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan.
Saran :
Pemerintah
harusnya memberi kebijakan yang lebih adil dan seharusnya bisa membantu dan
memikirkan kepintingan rakyat banyak. Dengan keadaan yang sudah ada kondisi bbm
bersubsidi seharga 4500/liter saja masih banyak warga yang kesulitan
memperolehnya. Bagai mana jika di naikan menjadi 6000/liter ? bukan nya
membantu, maka akan sebalik nya akan banyak rakyat yang tersiksa atas kebijakan
pemerintah tersebut. Sebaiknya pemerintahan membuat kebijakan negara yang dapat
membantu rakyat banyak juga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar